Guru yang Kelaparan, Di Tengah Janji Makan Bergizi
Oleh : Darmadi
Tik tok tik tok tik tok. Suara jam berdenting di tengah keheningan malam. Jam sudah menuju pukul 11 malam, namun mataku masih enggan tenggelam. Sambil menunggu mengantuk, kubuka Instagram, scroll-scroll, dan terhenti disebuah video tentang seorang guru bernama Empan Supandi. Guru honorer di Sukabumi yang digaji Rp200 ribu per bulan. Setiap harinya Pak Empan harus berjalan 12 km untuk mengajar di sebuah MTs. Huhh…, seketika aku tarik nafas dalam-dalam sambil melihat ke atap rumahku. Ingatanku berputar ke tahun 2015 saat aku bekerja di pedalaman Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Di tengah survei pemasangan listrik tenaga surya di sebuah SD, aku bertemu dengen Ibu Guru Maria. Seorang single mother yang mengabdikan diri menjadi guru. Beliau mengajar sambil menggendong anaknya yang berusia 2 tahun. Gajinya Rp300 ribu yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali. Ibu Maria bertugas mengajar bersama 2 guru lainnya. Setiap guru memegang 2 kelas. Ketika aku tanya, mengapa ibu tetap mengajar meski upah tak seberapa ? Mas Madi, jika bukan kami, tidak ada lagi yang bisa mengajar anak-anak di desa. Baimana Nasib anak-anak ini ke depan ?. Di momen inilah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru ke empat di sekolah itu, yang sebenarnya bukan kuwajibanku.
Sudah menjelang jam 12 malam, iringan rintik hujan membersamai lamunan masa laluku. Di luar rumah nampak sejuk, namun tidak dengan pikiranku. Pikiranku melayang pada berita-berita negatif tentang guru. Seorang menteri agama mengatakan bahwa, "kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah”. Ada juga menteri yang mengatakan guru adalah beban. Sudahlah negara menggaji dengan murah, masih dianggap beban. Di mana hati nuranimu ?
Di tengah kesejahteraan guru yang tidak menentu, anggaran pendidikan kurang berpihak pada guru honorer. Baru-baru ini, pemerintah akan menggelontorkan Rp335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Di saat guru yang masih kelaparan, program yang dibuat benar-benar tidak menjawab prioritas bidang pendidikan. Bisa dibayangkan, gaji guru Rp300 ribu per bulan itu tak cukup untuk makan 1 orang, apalagi memenuhi kebutuhan guru yag sudah berkeleuarga. Apakah guru bisa mengajar dengan maksimal, di tengah keluarganya yang masih kelaparan ?
Mestinya sebagian dana MBG ini bisa diprioritaskan untuk menggaji guru honorer terlebih dahulu. Coba kita buat hitung-hitungan sederhana tentang kebutuhan gaji guru honorer seluruh Indonesia. Dari dara Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) ada 2,06 juta guru honorer. Misalkan setiap guru digaji Rp5,4 juta per bulan (UMR Jakarta), maka selama setahun akan mendapatkan 64,8 juta rupiah. Jika dikalikan 2,06 juta guru honorer maka dibutuhkan anggaran 133,488 Triliun. Anggaran ini hanya sekitar 40% dari program MBG. Masih bisa 60% sisanya untuk MBG. Segenting apakah harus memaksakan program MBG dibandingkan kesejahteraan guru ?
Aku bukannya tidak setuju dengan MBG. MBG bagiku tetap dibutuhkan, tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang anak-anaknya kekurangan gizi. Lagi-lagi aku terbawa pada masa-masa 2015 di Desa Manmas, Pulau Alor, NTT. Sarapan anak-anak di sana sangat sederhana. Ada yang sarapan singkong rebus dengan sambal, nasi dengan daun singkong, yang aneh ada anak sarapan mangga muda dengan garam. Entahlah ini sudah seperti ibu-ibu nyidam. Sarapan di sana tak ada protein satu potongpun. Nah, inilah contoh daerah yang perlu MBG. Bukan sekolah-sekolah perkotaan yang orang tuanya sudah biasa membawakan bekal lengkap. Apalagi bekalnya lebih nikmat dan aman dibandingkan MBG.
Ada hal yang lebih lucu lagi tentang MBG. Guru diminta mencicipi masakan untuk memastikan siswa tidak keracunan makanan. Sudahlah gaji kecil, kelaparan, ditambah resiko keracunan. Ibarat sudahlah jatuh, tertimpa tangga, ditambah resiko gagar otak. Dasar pemerintah tak punya otak !. Sekali-kali makan otak di warung padang kali ya, supaya makin pintar. Jangan malah makan uang rakyat. Ohh, jangan-jangan itu yang bikin bodoh. Makanan yang tidak berkah. Ahh.., aku sebenarnya tak mau bersumpah serapah, tapi kali ini kebijakan pemerintah memang sampah.
Kebijakan MBG ini mestinya dikaji lebih mendalam lagi. Ambisi janji kampanye harus diimbangi dengan prioritas anggaran pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan. Guru adalah ujung tombak dari keberhasilan pendidikan. Jika perut guru kenyang, maka hati riang, mengajarpun tenang.
diadakan untuk memicu semangat literasi dan kreativitas keluarga BIAS.